Tunjangan Sertifikasi = Peningkatan Kualitas Pendidikan?

Pemerintah Indonesia memiliki itikad yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan dana anggaran pendidikan melalui bantuan-bantuan pendidikan yang diserahkan langsung ke sekolah untuk dikelola secara mandiri. Disamping itu pula, dengan membuat aturan-aturan baik melalui bentuk perundang-undangan hingga peraturan daerah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Serta tidak lupa, bagaimana mengangkat ‘derajat’ kesejahteraan guru melalui insentif maupun tunjangan sertifikasi yang dananya diambil dari APBN maupun APBD. Tujuan ini agar harkat dan martabat guru meningkat, sehingga tidak ada istilah lagi guru ‘Oemar Bakrie’ dengan kendaraan sepeda onthel atau sepeda kumbangnya.

Ketika diluncurkan program pensertifikasian guru, maka ada sedikit euforia di kalangan guru bergiat diri mencari lembar demi lembar sertifikat kegiatan sebagai salah satu persyaratan portofolio.  Waktu berjalan, dari semangat murni berubah ke semangat manipulasi dengan adanya jual beli sertifikat kegiatan mulai dari level tingkat kota/kabupaten hingga internasional (penjual sertifikat bodong mencari kesempatan, pembeli sertifikat bodong mendapat kesempatan). Kemudian aturan pelaksanaan sertifikasi diubah dengan mereduksi nilai portofolio sertifikat kegiatan. Setelah portofolio sertifikat kegiatan direduksi, kemudian diutamakan portofolio administrasi guru mulai dari silabus hingga RPP hasil buatan guru. Ternyata guru tidak kehilangan akal, teknik copy-paste administrasipun dilakukan, caranya bila dalam bentuk file ms-word atau ms-excel hanya diubah data sekolah tempat pembuat, nama guru dan kepala sekolah pembuat pertama dari silabus dan RPP tersebut (pernah ada ketahuan lupa diganti…liuciu deh). Dan bila dalam bentuk hardcopy cukup ditutup dengan potongan kertas putih yang telah diketik/print data sekolah, data guru dan kepala sekolah yang bersangkutan kemudian difotocopi. Beres deh dan jadi seperti hasil asli di print-out komputer. Canggih….

Terakhir, sistem diperbaharui dengan cara calon guru yang akan disertifikasi harus mengikuti tes sebelum masuk diklat. Penulis tidak tahu, langkah apa yang dilakukan oleh guru yang ‘nakal’, yang jelas apakah terpikir akan ada sistem perjokian layaknya beberapa kasus di tes masuk ke perguruan tinggi. Atau mencari bocoran jawaban soal (bukan bocoran soal) dengan mencari orang yang bisa memberikan bocoran tersebut (saya tidak berburuk sangka).

Itu semua dilihat dari proses awal atau kegiatan pra sertifikasi, kemudian dilanjut untuk mengikuti kegiatan diklat selama waktu yang ditentukan dengan materi-materi kompetensi guru sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang ada, seperti kompetensi pribadi, sosial, pedagogik dan profesional. Bagi guru-guru yang baru keluar dari lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK) seperti FKIP dan IKIP,  menjadi bukan barang yang aneh dan hanya bersifat pengulangan dan peng-upgrade-an. Setelah lulus dari proram diklat, barulah para guru mendapatkan label ‘guru yang telah tersertifikasi’ yang tersemat di dada para guru dan selembar kertas sertifikat sebagai tanda lulus sertifikasi. Kemudian, mereka layak untuk mendapatkan satu bentuk kesejahteraan tambahan dari pemerintah yang disebut dengan tunjangan sertifikasi yang besarannya lumayan….

Yang menjadi pertanyaan berikut adalah seberapa signifikan pengaruh tunjangan sertifikasi guru dengan peningkatan kualitas pendidikan? Masih ingat pada masa sebelum ada tunjangan sertifikasi guru, pemerintah kesulitan untuk mencari calon-calon guru-guru yang berkualitas (kecuali guru benar) untuk memegang amanah pendidikan bangsa. Fakultas keguruan atau lembaga pendidikan tenaga keguruan banyak menerima mahasiswa sisa-sisa perjuangan (maaf) yang memilihnya sebagai alternatif terakhir daripada tidak kuliah. Dan yang menjadi guru (maaf) daripada menganggur atau sebagai batu loncatan. Banyak fenomena guru bayar, guru nyamar atau guru nyasar ketimbang guru benar. Salah satu bukti dari sekian banyak bukti, banyak sekolah masih menyerahkan pendidikan siswanya dengan bimbingan belajar di luar sekolah, sementara gurunya juga sibuk menjadi guru terbang (baik di sekolah lain atau di bimbel). Sekarang LPTK mulai kebanjiran calon-calon guru tanpa seleksi ketat untuk memegang amanah pendidikan bangsa, karena profesi guru sudah mulai menjanjikan dengan adanya tunjangan sertifikasi guru.

Tujuan pemerintah jelas sekali, bahwa bila penghasilan guru meningkat dengan adanya tunjangan-tunjangan, ‘harapan’nya guru lebih fokus dalam mendidik dan membimbing kader-kader pembangun negeri, selalu meng-upgrade diri secara keilmuan yang menunjang profesinya sebagai guru, guru tidak lagi menjadi guru ‘Oemar Bakrie’ atau guru terbang atau ‘guru ojek’, dan asap dapur rumahnya selalu tetap berasap dan semakin tebal. Pada kenyataannya, muncul hal-hal penyakit baru bagi guru yang mendapat tunjangan sertifikasi (ini belum termasuk yang mendapat tunjangan lainnya, seperti tunjangan guru di daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya). Penyakit OKB (orang kaya baru) di kalangan guru. Ia lupa untuk menjadi apa yang diharapkan pemerintah terhadap dunia pendidikan negeri ini. Ada yang menjadikan hasil tunjangan sertifikasi ini untuk mencari lubang baru (baca : hutang baru) dengan membeli barang-barang konsumtif yang tidak menunjang profesi pendidikan atau yang bersifat produktif, atau (maaf) menambah daftar kasus perselingkuhan dan perceraian di KUA. Lalu bagaimana dengan nasib amanah pendidikan yang harus diembannya? Dan apa antisipasinya?

Ada satu instrumen lagi yang belum dilaksanakan, barangkali karena masih sibuk untuk memenuhi target pensertifikasian guru se Indonesia. Instrumen tersebut adalah ‘resertifikasi’ atau sertifikasi ulang seperti layaknya perpanjangan KTP, SIM atau surat izin lainnya. Dan harus ada data base atau record data tahun belakang berkenaan dengan tanggungjawab pemegang lisensi sertifikasi guru yang berkompeten. Bila dalam track recordnya tidak memenuhi harapan dari tujuan sertifikasi tersebut, boleh jadi dicabut lisensi sertifikasinya yang sebelumnya diberi waktu untuk perbaikan-perbaikan. Kalau hal ini berlaku dan dijalankan sesuai dengan jalurnya, maka judul di atas tidak lagi ‘Tunjangan Sertifikasi = Peningkatan Kualitas Pendidikan?’ melainkan menjadi ‘Tunjangan Sertifikasi = Peningkatan Kualitas Pendidikan’ (tanpa tanda tanya). Semoga…

(GoesPrie, 16 – 2 – 2012)

Baca juga :

http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/
http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/14/sertifikasi-guru-tidak-menjamin-kualitas-pendidikan-lebih-baik/
http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/1229/DAMPAK-SERTIFIKASI-TERHADAP-KINERJA-GURU-DI-JAWA-BARAT
http://suaraguru.wordpress.com/2009/11/20/memboikot-sertifikasi/

About these ads