Ulama Bersertifikasi, Maybe Yes – Maybe NO

Baru-baru ini terjadi polemik yang dikondisikan dengan memunculkan wacana “ulama bersertifikasi” yang di-ide-kan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Alhasil, jelas pasti pernyataan ini menimbulkan kontrovesi alias ada kubu pro dan kontra tentang ide tersebut. Dari kubu yang pro, memiliki pemikiran bahwa dengan adanya pensertifikasian ulama maka tidak akan adanya muncul ulama abal-abal, mengurangi tindak radikalisasi umat Islam dengan label teroris yang sudah tersemat bagi sebagian kelompok tertentu, menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi pemeluk lain atau kelompok lain yang merasa berseberangan ide pemikiran, dan masih banyak lagi. Sementara dari kubu yang kontra, memiliki pemikiran bahwa dengan adanya pensertifikasian ulama berarti membatasi dan melecehkan peran dan fungsi ulama di mata umat ini. Bagi penulis yang awam ini, jawabannya bisa “Setuju” dan bisa juga “Sangat-sangat Tidak Setuju”. Why?

Munculnya ide ini pasti ada akar permasalahan, dan jelas pasti pula tidak mungkinlah bila ada asap tapi tidak ada api, ada api tapi tidak ada yang membuat terbakar sesuatu. Bisa jadi berawal dari tindak “terorisme” yang terjadi di dunia dan akhirnya mampir juga ke Indonesia, kemudian muncul pula tindak penanggulangannya dengan terbentuk badan anti terorisme versi Indonesia yang dikenal dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kalau ditarik jauh kebelakang kembali mengapa umat Islam di dunia ini melakukan “aksi-aksi”nya, pasti ada pemicu juga, bisa jadi sikap stereotipe negeri-negeri Barat terhadap umat Islam dalam waktu yang sangat panjang.

Baik kembali ke pembahasan semula yaitu “pensertifikasian ulama”. Kalau jawaban setuju, ada beberapa pertanyaan yang mesti dituntaskan antara lain : kriteria apa yang akan disertifikasikan (atau kompetensi apa)? Dimana tempat pensertifikasiannya? Lembaga apa yang melakukan pensertifikasian ulama dan di bawah pengawasan lembaga apa? Siapa yang akan mensertifikasikan ulama-ulama tersebut? Bentuk portofolio apa sebagai prasyarat ikut pensertifikasian? Lembaga apa pula yang melakukan pembinaan dan pengawasan para ulama pasca pensertifikasian? Bentuk negara seperti apa yang cocok agar pensertifikasian ulama dapat berjalan dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai bentuk ketika ide pensertifikasian ulama muncul.

Untuk menguraikan gambaran jawaban dari pertanyaan di atas secara umum seperti di bawah ini,
1.Kriteria apa atau kompetensi apa yang harus disertifikasi? Kalau penulis sebagai seorang pendidik maka sebagai bandingannya akan dibandingkan layaknya sertifikasi guru dengan empat kompetensi yang disertifikasikan yaitu kepribadian, sosial, ke-tabligh-an, keprofesionalan. Kepribadian menyangkut akhlaq karimah sesuai dengan ajaran Islam yang merujuk pada Al Qur’an dan Al Hadits, bukan pada lainnya apalagi dengan ide keuniversalan atau kebebasan yang diusung oleh para penentang kebenaran. Seberapa banyak item pensertifikasian untuk kepribadian ulama yang akan diujikan yang menjadi PR bagi tim sertifikasi. Kompetensi sosial; dakwah pasti berhubungan dengan orang lain yang akan didakwahi secara lisan maupun perilaku sang ulama serta rekam jejak hubungan sosial di masyarakat sang calon ulama bersertifikasi…(bagaimana ya bila ada ulama yang dulunya mantan penjahat? Perlu baca kisah Kepribadian Umar bin Khatthab ra dulu). Ilmu ke-tabligh-an nya sebagai ganti pedagogik atau andragogik bagi guru dan dosen, apa yang kurang dari sumber contoh sejarah (shiroh) para Anbiya wal mursalin, ditambah dengan para salafus sholeh. Sejarah (shiroh) tersebut padahal sudah menjadi makanan sehari-hari para santri atau siswa TK Islam sekalipun…masak calon ulama bersertifikasi tidak mendalami hal ini. Jangan-jangan yang mensertifikasi di-dalili oleh yang akan disertifikasi. Dan terakhir kompetensi keprofesionalan, hal ini mengacu pada seberapa dalamnya akan spesialisasi sang ulama dalam berbagai masalah umum yang mengacu pada persoalan fiqih, sumber keulamaan (Al Qur’an dan As Sunnah/Hadits) yang akan disampaikan ke umat (Al Islam),  akhlakul islamiyah, bahasa pengantar tanpa mengabaikan bahasa Asli (Bahasa Arab), dan lain-lain seabrek-abrek. Muncul pertanyaan baru, berapa lama kegiatan pensertifikasiannya? Sebagai bandingan guru saja disertifikasi dengan mengikuti LPG /PPG berjalan lebih kurang dua minggu… itupun hasilnya kurang dari 50% masih dianggap bermasalah. Ulama akan disertifikasi memakan waktu berapa lama? Jangan-jangan kegiatan pensertifikasian ini akan dibuat seringkas-ringkasnya dan sesingkat-singkatnya. Capek deh…

2.Dimana dan lembaga apa yang mensertifikasi, lalu yang membina dan mengawasinya? Dan siapa yang melakukan pensertifikasian? Kalau jawabannya membentuk Badan Nasional Pensertifikasian Ulama (BNPU) itu hobi bagi bangsa ini yang sering buat lembaga-lembaga yang terlalu banyak menyedot anggaran besar dan kerjanya seperti kontraktor abal-abalan. Kalau pertanyaannya dimana? Pasti terpikir pula buat BNPU daerah hingga kecamatan… Dan bila pertanyaan siapa? Hayo siapa yang mau jawab pertanyaan ini… apakah badan yang mencetuskan ide pensertifikasian ulama? Hah…jadi dagelan Srimulat nantinya. Dan bila ada pertanyaan siapa yang membina dan mengawasi? Apakah lembaga independen atau liberal atau dari negeri di atas awang-awang… . Cocoknya ya kalau hanya sekedar membuat Pelatihan Mubaligh bagi Remaja.

3.Sebagai bandingannya yang menjadi alasan bahwa di Saudi Arabia ada lembaga seperti pemberi pensertifikasian ulama…oke, bandingkan antara Indonesia dengan Saudi Arabia! Di Saudi Arabia ada Mekkah dan Madinah, dimana di sana terdapat ulama kaliber dunia akhirat dan pusat peradaban serta keilmuan keislaman sedangkan di Indonesia? Di sana hukum-hukum Islam berlaku, sedangkan di Indonesia? Di sana umaronya selalu dekat dengan ulama hanif, sedangkan di Indonesia, umaro lebih sering memusuhi (curiga) terhadap ulama, atau dekat dengan ulama ketika PILKADA atau ketika pemerintah ‘mengalami kerepotan’ menghadapi masalah umat. (Jangan ada yang tersinggung ya…, cetho welo-welo). Hal sederhana saja…deh hukum di Indonesia tidak pasti walaupun banyak badan hukum dan penegak hukum, di sana cukup dengan dua saksi pria yang jujur atau empat saksi wanita yang jujur sesuai dengan syariat maka berlakulah hukum tersebut. Jadi kasus Indonesia berbeda dengan kasus Saudi Arabia.

4.Sangat setuju saja bila pensertifikasian calon ulama atau da’i ke sumbernya yang berada di Timur Tengah khususnya di Madinah atau Mekah, atau di Al Azhar Kairo, bukan ke negeri-negeri Barat yang mengusung ide kebebasan dan kesetaraan. Sebagai contoh hampir sebagian besar ulama besar dan karismatik di Indonesia yang sudah wafat, baik di masa lalu maupun sekarang, mereka berguru dan belajar di sana bertahun-tahun, baru turun gunung. Sip.

Kalau jawaban pensertifikasian ulama, “Tidak Setuju” pasti alasannya sederhana. Bahwa : 1) umat islam adalah umat dakwah, dan Islam terpencar keseluruh dunia karena adanya semangat dakwah yang dilakukan umat dengan berdakwah. Makanya ada istilah “Nahnu Du’at qabla kulli Sya’i”, kami adalah para da’i-da’i sebelum sebagai yang lainnya. Semangat sebagai da’i ini merupakan awal dari terbentuknya ulama-ulama beriring perjalanan waktu. 2) ulama merupakan pewaris para nabi (al ‘ulama warasatul anbiya’) dengan memiliki ciri antaranya takut kepada Allah Sang Penguasa Alam ketimbang takut kepada manusia. Karena sebagai pewaris nabi maka kedudukannya mulia di sisi Allah walaupun seluruh manusia menganggap sebagai kedudukan yang tidak bonafit untuk kehidupan di dunia. 3) Nabi SAW pun mensinyalir bahwa di akhir zaman akan muncul tipe ulama su’ (ulama yang jelek) yang berbaju ulama tetapi memecah belah umat dengan pola pikir yang diusungnya yang bukan bersumber dari Al Qur’an dan As Sunnah melainkan bersumber dari filsafat dan kebebasan berpikir seperti yang dianut oleh para ulama liberal. Bisa jadi ide pensertifikasian ulama ini ide-ide dari pola pikir yang berasal dari luar Al Qur’an dan As Sunnah walaupun yang menyatakannya berlabel ulama atau pengusung sebagai penggerak pencerah umat atau peradaban umat (lucu…). 4) sebagai ciri akhir zaman, Allah mencabut ilmu di dunia ini (ilmu tentang mengenal Allah, ibadah, akhlak karimah, ilmu akhirat) dengan cara mewafatkan para ulama-ulama. Seharusnya kita terus berharap didampingi mereka, tetapi justru muncul ide untuk mensertifikasi mereka dan akhirnya akan membatasi ruang gerak mereka (kemuliaan). Bahasa sederhananya dengan jawaban “Tidak Setuju” adalah “ini merupakan bentuk pelecehan terhadap fungsi dan peran ulama terhadap umat”. 5) Umat semakin cerdas untuk memilih dan milah da’i atau ulama yang hanif kecuali di dalam hatinya banyak penyakit, kebodohan dan kebencian-kebencian terhadap Islam ini.

Wallahu a’lam bis shawwab.

(GoesPrie, 12-9-12)