DEMOKRASI, Devide et Impera versi Modern bagi Umat Islam

Masih ingatkah kata-kata “Devide et Impera” dalam pelajaran sejarah kita? Apa arti dan makna dari kata itu? Menurut catatan, Devide et impera merupakan politik pecah belah atau disebut juga dengan adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat.

Dalam sejarah kita, politik ini dilakukan oleh negara imprialis Belanda (Eropa) ketika itu untuk menguasai Indonesia dengan cara antara lain kamuflase mengistimewakan pendatang (pedagang dan pengusaha dari Tiongkok) ketimbang penduduk pribumi, golongan priyayi (istilah kelompok yang mendapatkan status kebangsawanan dan pendidikan) dengan golongan abangan, membenturkan kelompok agama dengan kelompok adat, memihak kerajaan tertentu untuk menghadapi kerajaan yang anti penjajah, dan banyak lagi. Mereka lakukan ini demi misi 3G (Gold-Glory-Gospel) mereka terlaksana di negeri tujuan imperialis. Bagaimana harta kekayaan negeri, ekonomi dan kekuasaan wilayah mereka dapatkan dan kuasai dalam membangun kekuasaan di dunia. Perlu diketahui pula bahwa pada masa tersebut kwintet Eropa yang memiliki ambisi luar biasa untuk dapat menguasai dunia pasca terlepas dari masa kegelapan pengetahuan mereka (masa pencerahan atau renaissance) yaitu Inggris, Belanda, Portugis, Perancis, dan Spanyol. (Catatan: mereka mendapatkan masa tersebut atas peran kemajuan kebudayaan Islam di Eropa yang berpusat di Spanyol). Mereka menyebar ke wilayah Timur-Barat dan Selatan dari benua Eropa. Wilayah Barat mengarah pada benua Amerika, Wilayah Selatan pada benua Afrika dan wilayah Timur pada benua Asia.

Di Indonesia, merasakan sekali dampak dari politik penjajah ini, sehingga pada masa perjuangan bangsa banyak terjadi pergolakan antar elemen yang sedang mereka ‘garap’. Sebagai contoh, perang Paderi yang terjadi pada tahun 1821-1837 di Sumatera Barat. Yang mana istilah ‘Padri’ itu sendiri merupakan bahasa Portugis (Padre) yang berarti Pastor, Bapa yang disinonimkan kepada para pemurni agama (sebutan asli Padang adalah “urang putih” sebagai para pejuang santri di Sumatera Barat) yang sangat menentang sekali akan keberadaan penjajah. Belanda saat itu memanfaatkan keberadaan kaum adat dengan memberikan keluasaan pengaruh terhadap masyarakat dan sekaligus memanfaatkan mereka dalam menghadapi kaum Padri.

Kasus lain adalah mengadu dombaan antar suku dan etnis di Indonesia, yang paling mencolok adalah antar etnis Tionghoa dengan pribumi. Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia dan berinteraksi dengan penduduk setempat (pribumi) diperkirakan sejak abad ke 7, bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Mereka merupakan komunitas pedagang yang tangguh sama halnya dengan pendatang dari Timur Tengah. Karakter inilah yang tidak disukai oleh para penjajah yang ingin menguasai Indonesia yang kaya akan hasil alam dan potensi secara ekonomisnya, yang kemudian didesain agar terjadi pergesekan dengan penduduk setempat. Demikian pula dengan pola penempatan kasta status sosial warga pribumi di bawah dari bangsa pendatang, khususnya etnis Tionghoa. Aroma ini masih terasa hingga saat ini alias sisa-sisa pola pikir penjajahan.

Kemudian, di masyarakat Jawa dimunculkan istilah ‘priyayi’ yang bermakna ‘para yayi’ yang artinya “para adik” yang bersentuhan langsung dengan lingkungan kerajaan, dengan status kebangsawanannya. Dalam masyarakat berkembang keunggulan status sosial dari kaum priyayi terhadap kebanyakan masyarakat umum, dan mereka mendapatkan sebuah fasilitas kekhususan dalam kehidupan bermasyarakat, semisal masalah pendidikan, perkumpulan eksklusif dan penguasaan atas wilayah (kaum feodal atau tuan tanah). Keadaan demikian memunculkan sebuah bentuk kecemburuan sosial antar elemen masyarakat yang menguntungkan bagi kaum imperialis.

Pada masa pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, muncullah sebuah kesadaran untuk kebangkitan membangun negeri dan pentingnya sebuah kebersamaan atau kesatuan. Maka muncullah ide ‘pengkotakan’ elemen dengan pemisahan berdasarkan ideologi kebangsaan. Tanpa sadar semakin mengkristal bentuk-bentuk kepartaian dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengusung masing-masing ide ideologi. ‘Pengkotakan’ ini dianggap biasa dan wajar dalam sebuah bentuk panggung ideologi DEMOKRASI, dengan bahasa sederhananya ‘yang banyak yang berkuasa’, walau dalam praktiknya tidaklah demikian malahan bentuk dari kecerdikan ‘yang sedikit’ dengan memanfaatkan ‘yang banyak’ terkadang dilakukan secara diktaktoris. Ketika panggung ini terus berperan berarti posisi saling berhadapan dengan ide yang berseberangan (istilah untuk beroposisi) dan mencari (baca ekspansi) pengaruh terhadap para voter (masyarakat) terus akan terjadi. Gesekan antar elit politik maupun di kalangan akar rumput terus terjadi. Banyak kepentingan yang bermain di dalam situasi demikian. Bentuk penyatuan ide dalam menghadapi permasalahan kebangsaan hingga solusi sulit terjadi, dan selalu berproses berkubu-kubuan. Inilah sebenarnya bentuk transformasi dari politik pecah belah yang sering disebut dengan ‘Devide et Impera’ pada masa modern.

Contoh kasus di dunia bahwa ideologi demokrasi itu hanya sekedar ‘lips service’ adalah apa yang terjadi di Tunisia terhadap FIS (Front Islamique du Salut), Turki dengan Partai Refahnya, Mesir dengan Ikhwanul Musliminnya, dan Palestina dengan HAMASnya atau di negeri ini pernah ada namanya Partai Masyumi. Kesemua itu harus berhadapan dengan sebuah kekuatan yang berkuasa yang sebelumnya juga menggembar-gemborkan ideologi demokrasi. Ketika secara jantan umat Islam ini bertarung di arena demokrasi ternyata juga mereka tidak memiliki nyali untuk berhadapan secara jantan. Intrik-intrik kotor hingga penghapusan jati diri sebuah karakterpun diperankan untuk mengagungkan makna sebuah ideologi.

Sebenarnya demokrasi merupakan sebuah perwujudan dari kekuasaan minoritas (keterwakilan pemilih-rakyat) yang sering disebut dengan anggota dewan, yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum anggota legislatif. Mereka terkadang mengatasnamakan rakyat dengan segala pengaruhnya atas para voternya, dan dengan segala kemampuannya untuk menghasilkan suatu aturan yang disebut perundang-undangan. Ya, kalau mereka memiliki kapabilitas keilmuan, amanah dan adil, serta tahu akan hukum-hukum agama dan dapat memfasilitasi kepentingan masyarakat yang berketuhanan, tetapi kenyataannya…,jauh panggang dari api. Semakin banyak orang-orang yang demikian dan juga partai-partai yang demikian maka semakin besar pula peluang perpecahan yang ada bagi negeri ini, dengan mayoritas penduduknya adalah ‘umat Islam’. Apa kemanfaatannya bagi umat ini bila masuk ke dalam jerat sistem yang dibuat oleh asing. Ini belum termasuk dengan sistem Trias Politica yang diterapkan melalui kelembagaan “Legislatif-Eksekutif dan Yudikatif”nya.

Perlu diketahui bahwa dalam “The Protocol of The Meeting of The Elders of Zion” sebuah catatan pertemuan para petinggi Zion (Organisasi rahasia dari para pimpinan Zionis Yahudi) yang memberikan titik tekan pada sebuah skenario sistem pemerintahan dunia menuju “Tatanan Dunia Baru”. Mereka memberlakukan politik pecah belah (Devide et Impera) yang tidak lapuk akan perjalanan zaman yang disesuaikan dengan kondisi global melalui sistem demokrasi. Untuk lebih jelas lagi, bacalah pada Protokol X salah satu bagian dari  Protokol Zion tersebut (Disarankan untuk membaca ke 24 bagian protokol tersebut).

Membaca kasus-kasus demokrasi di masyarakat dengan mencita-citakan masyarakat yang matang menerima akan perbedaan tetapi yang muncul justru pematangan mental-mental berselisih dan mental-mental anarkis. Perselisihan yang terjadi di elit menjalar pula di akar rumput dan mengakibatkan benturan secara horizontal antar elemen masyarakat. Biaya operasional yang ditimbulkan demokrasipun tidak sedikit, sebagai gambaran dengan asumsi biaya secara individual sebagai anggota legislatif kota/kabupaten diperkirakan 50 – 250 juta, bayangkan nilai untuk tingkat propinsi dan nasional (DPR RI). Berapa banyak calon anggota yang gagal dan yang berhasil untuk mengeluarkan biaya tersebut? Ini belum biaya operasional yang dikeluarkan oleh negara ! Lalu bagaimana untuk pemilu kepala daerah? Dalam acara di sebuah talk show di televisi swasta dengan tema ‘Membeli Demokrasi’, terungkap besaran biaya pilkada yang harus dikeluarkan minimal 16-20 milyar (paket nekat)! Ada berapa kota kabupaten di Indonesia plus 33 propinsi, berapa total biaya yang harus keluar dari seorang calkada, itu belum yang harus dikeluarkan oleh negara! Bayangkan bila biaya tersebut terkumpul nilainya pasti mencapai puluhan triliun dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Hal lain yang muncul adalah perselisihan dan gesekan antar pendukung calkada bahkan bisa dimungkinkan gesekan antar daerah akibat skenario otonomi daerah yang kebablasan. Inilah skenario devide et impera yang diharapkan kolonialisme dan imperialisme modern dan juga apa yang diinginkan dalam Protokol X dari 24 protokol yang ada dalam Protokol Zion.

Pertanyaannya sekarang adalah apa manfaatnya bagi umat Islam ini dengan ideologi Demokrasi. Silahkan Anda berpendapat!

(Bersambung)

(GoesPrie, 8-4-13)